BPK RI Temukan Kebocoran 5,1 Miliar di 3 Dinas Pemkot Bandarlampung

32

Lampung,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung meminta Pemerintah Kota segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Bandarlampung Darma Setiawan mengungkapkan kebocoran anggaran ditemukan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, DPRD merekomendasikan Pemkot Bandarlampung agar segera membentuk Tim Tindak Lanjut atas audit BPK terhadap LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan PAD.

“Kami merekomendasikan beberapa hal atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) BPK RI, yang menemukan adanya dugaan kebocoran PAD Kota Bandar Lampung pertengahan 2019 sampai semester I tahun 2021,” kata Juru Bicara Panitia Khusus Pembahasan Tindak Lanjut BPK atas pengelolaan PAD Rakhmad Nafindra dalam Sidang Paripurna DPRD di Kota Bandarlampung, Senin. (4/4/22).

Rakhmad meminta Tim Tindak Lanjut tersebut segera menyusun aksi dengan memperhatikan prioritas aksi tindak lanjut, dengan mencantumkan tahapan-tahapan aksi secara detail, sehingga dapat dengan mudah dievaluasi dan dilakukan monitoring.

Terhadap temuan dugaan kebocoran pemasukan PAD di dinas dan instansi terkait, termasuk BUMD, dia mengatakan Tim Tindak Lanjut untuk segera melakukan audit investigasi.

“Apabila audit investigasi tidak dapat dilakukan, maka disarankan untuk dilakukan audit internal oleh Inspektorat, dengan mengambil sampel atas pemasukan pajak dan retribusi secara random sebagai spot check atas Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yang juga menjadi salah satu rekomendasi BPK,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung itu.

DPRD juga meminta Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melakukan penilaian secara berkelanjutan terhadap pejabat dalam organisasi perangkat daerah, dalam rangka perbaikan kinerja atas efektivitas pengelolaan PAD, untuk mendorong kemandirian fiskal.

Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Bandarlampung Darma Setiawan meminta Pemkot Bandar Lampung untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diterima, hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rekomendasi BPK tersebut.

“Segera mengembalikan ke Kas Daerah (Kasda) paling lambat 60 hari sejak tanggal laporan dari BPK diterima,” ujar Darma dalam rapat paripurna.

Terkait rekomendasi DPRD tersebut, Eva Dwiana berjanji akan segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penemuan dugaan kebocoran PAD di Pemkot Bandarlampung.

“Sekarang Inspektorat sedang turun, kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau emang ada maka kita tindaklanjuti,” kata Eva.

Sementara Inspektur Bandarlampung Robi Suliska Sobri mengaku sudah menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Saat ini, menurut Robi, progress pengembalian kelebihan bayar tersebut sudah mencapai 75,74 persen.

“Ini akan terus dilakukan dan koordinasi dengan OPD, untuk memenuhi rekomendasi yang disampaikan BPK dan DPRD,” kata Robi. (Red)