Dinas PU-PR Tanggamus Diduga Kangkangi Perpres No 12 Th 2021 dan PMDN Th 2020 Tentang Tanggung Jawab PPTK.

25

Tanggamus — Terkait Indikasi banyaknya Proyek dikerjakan oleh pihak ketiga yang kurang maksimal dan diduga kurang pengawasan dari pihak Dinas PU-PR, maka sebenarnya hal ini sangat disayangkan karena tugas dan tanggung jawab serta wewenang ada di pihak Dinas.. Jumat (14/01/2022).

Sementara Tugas dan tanggung jawab serta wewenang bila mengacu pada Perpres no 12 thn 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) thn 2020 yang sudah diputuskan dengan ada empat tugas pokok PPTK yakni:

  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.dan
  4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan..

Hal itu diungkapkan ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia ( LPKNI) Tanggamus Bp Yuliar kepada media ini.

Dengan demikian berarti PPTK dimasing-masing Satuan Kerja bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan,baik tentang perkembangan pisik maupun perkembangan anggaran.

Dan menurut yuliar bahwa dirinya sudah mencoba untuk mencari keterangan maupun klarifikasi dari pihak Dinas PU-PR Tanggamus namun belum juga ada respon. "Sudah sering diangkat dimedia baik cetak maupun elektronik bahkan di sosmed,dan saya juga sudah berulang kali ingin meminta keterangan dari pihak Dinas Terkait,tapi sampai saat ini belum jg ada respon" ungkap yuliar.

Masih Yuliar menambahkan bahwa dirinya berharap kepada Bupati Tanggamus beserta DPRD Tanggamus bisa secepatnya mengambil langkah konkrit.

“Harapan saya agar pemerintah Daerah maupun DPRD Tanggamus bisa secepatnya mengambil langkah konkrit agar di masyarakat tidak ada mossi tidak percaya dg pemerintah saat ini” tutup Yuliar.(Wan)