Makin Tak Terproteksi, Illegal Logging Register 39 Tanggamus Dikenakan Sanksi Administratif

22

GERBANGSUMATERA88.ID,-Masyarakat dan berbagai unsur organisasi mendapatkan kekecewaan setelah lama memperhatikan dan menunggu penegakan hukum atas kasus Illegal Logging di register 39 Blok V Kotaagung Utara, Kabupaten Tanggamus

Salah satunya, Ketua DPD II Ormas Barisan Patriot Bela Negara Lampung Barat Joni Yawan menyampaikan masyarakat Provinsi Lampung dipertontonkan dengan dagelan penegakan hukum pada kasus illegal logging di register 39 Blok V Kotaagung Utara, Kabupaten Tanggamus.

“Ini semacam mempertontonkan dagelan dan kelucuan pada proses penegakan hukum, karena kita melihat beberapa point dari hasil lidik Polres Tanggamus yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Tanggamus, bahwa terjadinya illegal logging tersebut dikarenakan untuk keperluan perbaikan rumah ibadah, jadi seolah-olah perbaikan rumah ibadah pun dihalalkan menggunakan kayu hasil curian,” ujar Regar sapaan akrabnya melalui aplikasi Whatsapp. Kamis (6/1/22).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah ketika ditemui Tim Media menyampaikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja para pelaku illeggal logging hanya dikenakan sanksi administratif.

“Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bunyinya diantaranya adalah jika pelakunya orang sekitar dan atau didalam kawasan hutan paling sedikit 5 tahun maka hanya dikenakan sanksi administrasi.” terang Yanyan pada gerbangsumatera88.id.(29/12/21)

Dikutip dari sebijak.fkt.ugm.ac.id dengan tema Empat Potensi Dampak Kebijakan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) di Sektor Kehutanan dan Lingkungan yang mengungkapkan Pemanfaatan kawasan hutan lindung semakin tak terproteksi

Konsekuensi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, eksistensi kawasan hutan lindung sangat riskan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang cenderung eksploitatif.

Hal ini secara jelas dapat menyebabkan hilang dan rusaknya hutan lindung yang bernilai sebagai penyangga kehidupan secara permanen

Lebih daripada itu peraturan tersebut memfasilitasi perubahan peruntukan kawasan dan perubahan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan.

Kemudian, Regar selaku Ketua DPD II Ormas BPBN Lambar menanggapi dan menegaskan tidak ada alasan pembenaran untuk kasus illegal logging di kawasan register 39 Blok V Kotaagung Utara.

“Tidak ada alasan lain, mau untuk masjid kah itu atau untuk jembatankah itu, karena itu merupakan tindak pidana, jadi alasan pembenaran itu harus dikesampingkan,” tegasnya.

Kadishut Provinsi Lampung Yanyan membenarkan adanya penggunaan kayu untuk masjid di sekitar lokasi penebangan setelah tim PPNS Dishut, Kanit, Regu Mobile Polhut, KPH Kotaagung melakukan pengecekan ke lokasi.(29/12/21).

“Tanggal 9 November PPNS Dishut, Kanit, Regu Mobile Polhut, KPH Kotaagung melakukan pengecekan ke lokasi penebangan untuk memastikan lagi apakah ada penambahan atau tidak dan melakukan pengecekan ke Masjid At Takwa.”kata Kadishut Provinsi Lampung.

Disisi lain, Kepala KPH Kotaagung Utara Didik Purwanto mengakui tidak ada izin garap di kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) di register 39 Blok V Kotaagung Utara, Kabupaten Tanggamus

“Blok V itu belum ada izin HKm, yang sudah ada izin Blok I sampai Blok III,” kata Didik pada awak media. Senin (1/11/21).

Kadishut Yanyan kemudian menyampaikan kronologi pihaknya mendapatkan laporan dari warga yang mendapati adanya aktifitas truk sedang mengangkut kayu olahan dari sebuah gubuk di blok 5 Gunung Doh.

“21 Oktober seorang warga Gunung Doh mendapati truk BE 8402 ZF sedang mengangkut kayu olahan dari sebuah gubuk di blok 5 Gunung Doh tidak jauh dari lokasi ditemukannya kayu Cempaka tersebut.”ujarnya.

Berbeda dengan informasi yang didapat gerbangsumatera88.id yang dikutip dari laman ppid.menlhk.go.id dengan judul Pelaku Kasus Kayu Sonokeling Illegal Di Lampung Siap Disidangkan.

Diinformasikan, terkait kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Lindung Waywaya Register 22, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, (29/7/21).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum KLHK menjerat GC dengan Pasal 78 Ayat 5 Jo. Pasal 50 Ayat 2 Huruf c dan/atau Pasal 78 Ayat 6 Jo. Pasal 50 Ayat 2 Huruf d, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Paragraf 4 Kehutanan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum, KLHK, Yazid Nurhuda pada keterangan tertulisnya (28/7/21) menjelaskan bahwa berkas hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

“Pendalaman kasus ini membawa kami kepada pemodalnya yaitu GC”, tambahnya. [AHZ/Tim]