Kadis Kominfo Lampura Melarang Tamu Membawa Peralatan Media Saat Bertamu Diduga Melanggar UU KIP.

58

Lampung Utara – Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Utara menjadi teka-teki mulai dari pengadaan anggaran sampai dilarangnya membawa tas dan handphone genggam serta barang-barang yang dibawa oleh tamu yang berkunjung untuk menghadap Kepala Dinas tersebut, Jumat (17/12/2021).


Peraturan tersebut sontak membuat para tamu terutama awak media yang berkunjung, salah satunya awak media Gerbang Sumatera88. Deferi Zan pemilik media tersebut, menanyakan peraturan yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo Lampung Utara, Doni Ferwari Fahmi.
“Kenapa waktu kita masuk ke dalam ruangan Kadis enggak diperbolehkan membawa tas, hp, dan barang-barang yang kita bawa, harus dititipkan sama staff yang kebetulan sudah disiapkan loker oleh mereka?,” tanya Deferi.


Hal itu juga dibenarkan oleh salah satu rekannya Shanti. Dalam hal ini ia membenarkan bahwa adanya larangan untuk membawa tas dan hp, juga barang-barang lainnya. “Iya waktu itu saya pernah ke Dinas Kominfo untuk menemui Kadis, namun sampai di tempat, saya dan rekan saya Dian waktu itu ditahan tas, hp, dan semua barang-barang yang kami bawa, dan disuruh untuk dititipkan ke staff dan dimasukkan ke dalam loker yang memang sudah disediakan di ruangan itu, dan kami juga kaget, bingung, karena tahun-tahun sebelumnya tidak ada peraturan seperti itu,” jelas Shanti.


Adanya larangan tersebut menjadi pertanyaan khalayak ramai, apakah latar belakang dari larangan tersebut? Dan apakah pantas peraturan seperti itu diterapkan di Dinas Kominfo yang selama ini menjadi rekan awak media sebagai penyalur dan penyebar informasi?
Dalam hal ini Deferi Zan menambahkan bahwa Kadis Kominfo tidak ingat akan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.


Sedangkan selama ini dan pada tahun-tahun sebelumnya larangan dan peraturan tersebut tidak pernah diterapkan. Selain itu, sudah sangat jelas bahwa Dinas Kominfo selama ini memang menjadi rekan para awak media untuk mengolah dan menyebarkan informasi yang terbentuk dalam kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU). Sampai saat ini Kepala Dinas Kominfo Lampung Utara Doni Ferwari Fahmi belum memberikan klarifikasinya terkait peraturan yang dibentuk tersebut.(Shanti)