Apakah Lampura Juga ! BPK-RI Perwakilan Lampung Curigai Potensi Korupsi Ketidak Wajaran Harga Pengadaan Penanganan Covid-19 Tahun 2019-2020.

90

BANDAR LAMPUNG – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Lampung, mencurigai potensi ketidak wajaran dalam pengadaan bilik disinfektan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lampung Utara, Tahun Anggaran (T.A) 2020 lalu.

Sumber anggaran tersebut, dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,4 Miliar yang diperuntukkan penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan BPK, diketahui anggaran tersebut langsung di transfer oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah Kabupaten setempat. Sejak tanggal 6 Mei, 2020 lalu.

BPK mencatat per Tanggal, 15 November, 2020. Realisasi penyediaan kegiatan sarana dan prasarana bidang kesehatan. BPK merinci, ada Dua kegiatan di tiga kode rekening. Pertama kode rekening pagu anggaran, dan dua kode rekening realisasi anggaran diantaranya ialah, belanja barang habis pakai, dan belanja peralatan dan mesin untuk bilik disinfektan sebesar Rp 1 Miliar lebih, alat semprot punggung sebesar Rp 113 juta.

Kemudian, BPK menguraikan realisasi belanja modal peralatan dna mesin berupa pengadaan alat kesehatan penanganan dan penanggulangan virus Covid 19. Bahwa, pengadaan bilik disinfektan dilakukan dengan penunjukan langsung kepada PT SPB yang di percaya oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penawaran yang di anggap rendah dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di sajikan oleh dinas terkait.

Nomor kontrak 01/SPK/CVD19/xx/LU/2020 dan Tanggal Kontrak, 6 Mei, 2020 dengan mode pengadaan penunjukan langsung sebesar Rp 1 miliar lebih. Dalam isi kontrak, PT SPB di tunjuk sebagai penyedia 53 unit decontamination station portable (Bilik Disinfektan) dan Backpack sprayer (semprot punggung) 113 unit dengan melakukan dua kali pencairan.

Harga dalam kontrak untuk belanja bilik disinfektan sebesar Rp 20 juta harga penawaran PT SPB sebesar Rp 17 juta.

Dari hasil analisa BPK yang tertuang dalam kontrak diketahui bahwa, penyedia barang dan jasa PT SPB tidak melampirkan surat kewajaran harga serta bukti pendukungnya.

BPK mengeluarkan surat kepada PT SPB Tanggal 12 November 2020 untuk mengkonfirmasi harga pokok barang penanganan kesehatan Covid-19. Berdasarkan dokumen yang disampaikan PT SPB harga bilik disinfektan lebih murah.

Sedangkan hasil penelusuran tim BPK untuk Harga bilik disinfektan, yang di sajikan oleh PT SPB lebih mahal dari harga pasaran (toko online) hanya sebesar Rp 6 juta.

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan BPK, ditemukan perbedaan harga yang cukup signifikan, kemudian, tim BPK melakukan uji fisik bilik disinfektan kepada Dinas Kesehatan Lampung Utara adanya dugaan dan indikasi ketidak wajar sebesar Rp 5 juta per unit.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Penagan Pandemi Covid-19 Tahun 2020, di tetapkan di Bandar Lampung, 15 Desember, 2020 yang di tandatangani Andri Yogama sebagai penanggung jawab pemeriksaan. (Saefudin)