DPRD Lampura Kembali Mengelar Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Perubahan TH 2021

35

Lampung Utara-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lampung Utara, kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka pengesahan rancangan Perubahan APBD tahun Anggaran 2021,pada Kamis Malam (30/9) bertempat di ruangbsidang Paripurna DPRD, Jumat (1/10/2021).

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua I, Madri Daud SE,.MH, didampingi Wakil Ketua II, H. Dedi Sumirat, Wakil Ketua III, Joni Saputra, serta dihadiri langsung oleh Bupati Lampura, H. Budi Utomo, S.E., M.M., beserta forkopimda plus.

Nurdin Habim, selaku juru bicara panitia kerja Badan Anggaran, menyampaikan hasil pembahasan panitia kerja mengenai rancangan APBD perubahan tahun 2021.

Beberapa poin hasil pembahasan diantaranya, penggeseran anggaran program atau kegiatan beberapa OPD harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD),perubahan yang telah di evaluasi oleh Provinsi Penyerapan anggaran beberapa OPD masih sangat rendah. Hendak nya dalam menyampaikan ketua PPS rancangan APBD murni maupun perubahan pemkab dapat menyampaikan ke DPRD tepat waktu sesuai pembahasan DPRD yang tidak tergopoh gopoh.

Untuk selanjutnya, hendaknya pembagian anggaran OPD dapat berbasis kinerja pada anggaran tahun 2022, ASN yang mengaku jabatan eselon ll, lll, lV beberapa SDM yang tidak cakap dan tidak berkualitas untuk segera di evaluasi.

Selain itu,adapun pendapat dari Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, S.E., M.M., bahwa hasil pembahasan rangkaian peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021,dapat kita selesaikan bersama ini merupakan perwujudan dari hasil kerja dan tanggung jawab bersama dari segenap pimpinan dan anggota dewan dalam pembahasan rencana secara efektif.

“Saya mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan, yang bekerja keras dalam mengkaji serta membahas secara baik tentang pengelolaan Keuangan daerah, Mudah-mudahan yang kita lakukan ini untuk mewujudkan negara yang aman dan sejahtera, ” Pungkas Budi Utomo.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Madri Daud, didampingi Wakil Ketua II, Dedi Sumirat, Wakil Ketua III, Joni Saputra, serta dihadiri langsung oleh Bupati Lampura, Budi Utomo beserta forkopimda plus.

Melalui juru bicara panitia kerja Badan Anggaran (banggar), Nurdin Habim, memaparkan hasil pembahasan panitia kerja banggar
mengenai R-APBD perubahan. Beberapa poin hasil pembahasan diantaranya; Penggeseran anggaran program atau kegiatan beberapa OPD harus sesuai dengan RKPD.

Perubahan yang telah di evaluasi oleh Provinsi; Penyerapan anggaran beberapa OPD masih sangat rendah; Untuk masa yang akan datang hendaknya dalam menyampaikan ketua PPS, R-APBD murni maupun perubahan Pemkab dapat menyampaikan ke DPRD tepat waktu sesuai dengan pembahasan DPRD yang tidak tergopoh-gopoh.

Pembagian anggaran OPD hendaknya dapat berbasis kinerja pada anggaran tahun 2022; ASN yang memangku jabatan eselon II,III,IV, beberapa SDM yang tidak cakap dan tidak berkualitas untuk segera di evaluasi.

Rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampura tahun anggaran 2021 setelah pembahasan sebagai berikut; Pendapatan daerah semula Rp. 1.703.610.895.956,- berkurang Rp. 382.769.000.278,- berubah menjadi Rp. 1.703.228.126.678,-
Belanja daerah semula Rp. 1.740.075.128.887,- bertambah Rp.154.105.452.039,- berubah menjadi Rp.1.894.180.580.926,-
Surplus atau defisit Rp. 190.952.454.248,- penyampaian daerah penerima pembiayaan; semula Rp.42.626.832.931,- bertambah Rp.151.888.221.317,- berubah menjadi Rp.194.515.054.248,- pengeluaran pembiayaan semula Rp. 6.162.600.000 berkurang Rp. 2.600.000.000,- berubah menjadi Rp. 3.562.600.000,- jumlah pembiayaan netto Rp. 190.952.454.248,- dari uraian diatas adalah perhitungan secara rinci sebagaimana yang tertera dalam rancangan pokok daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lampura tahun anggaran 2021.(Vivi/Zul).