Praktisi Hukum ! Terkait Diduga Peras Warga Rentenir Sakri Kena Proses Hukum

34

Lampung Utara, – Terkait pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media yang mengaitkan pihak Polsek Kotabumi Kota ditanggapi oleh IPDA Andries selaku Kapolsek, Rabu (15/09/2021)

Dijelaskan oleh Kapolsek Kotabumi Kota IPDA Andries yang didampingi oleh Kanit Reskrim IPDA Zaldi, bahwa penegakkan hukum adalah salah satu tugas Polri di samping tugas dan fungsi pokok lainnya.

Sedangkan untuk Bhabinkamtibmas mempunyai tugas dan fungsi tersendiri, yaitu berperan untuk memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Seorang Bhabinkamtibmas apabila mendengar warganya terjerat pada kasus atau perkara pidana tentunya dia akan mencari solusi yang terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut,” jelas IPDA Andreas.

Selain itu dijelaskan juga oleh IPDA Andreas, kedatangan seorang Bhabinkamtibmas ke kediaman warganya sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan, yaitu melaksanakan konsultasi, mediasi, dan negosiasi.

“Serta termasuk memfasilitasi untuk penyelesaian masalah tersebut, terkait untuk dugaan tersebut saya rasa tidaklah benar karena seorang Bhabinkamtibmas yang datang tersebut mencari solusi yang terbaik terkait sebuah permasalahan dan pihak-pihak perkara,” tambahnya.

Lalu, dijelaskan juga olehnya setiap kasus perkara yang sedang diatasi atau sedang dilakukan penyelidikan tidak akan terpengaruh oleh siapapun.

“Karena memang kita pisahkan dan ada fungsi masing-masing, jadi sebelumnya sudah kita arahkan polisi yang datang ini apakah selaku penegak hukum atau Bhabinkamtibmas yang akan memberikan pembinaan kepada masyarakatnya,” ungkapnya.

Terkait tindak lanjut perkara antara rentenir SK dan pelapor M.Rizal, pihak Polsek Kotabumi Kota dalam hal ini akan memfasilitasi atau sedang mengatasi hal tersebut dan proses penyelidikan akan terus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan.

Ketika perkara ini di temukan bukti kuat ada unsur pidana, maka setatus akan di lanjutkan ke tahap penyidikan. Kapolsek juga menegaskan, perdamaian tidak menghapuskan setatus hukum.

“Ketika memang unsur pidana terpenuhi,” tutupnya.

Terpisah Praktisi Hukum Candra Guna,SH., ikut menanggapi,dari pasca pemberitaan sebelumnya.

Candra Guna,mengatakan mengenai ada atau tidak unsur pidana yang telah di lakukan seorang Rentenir (Lintah Darat) berinisial Skr kepada Korban Rizal dan Deky.

Chandra Guna salah satu Praktisi Hukum di Lampung Utara

Menurut kacamata hukum, pelaku bukan di jerat dengan KUHPidana Pasal 335 tapi justru bisa masuk dalam KUHPidana Pasal 368 Ayat (1) Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain.

“Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun,” ujar Chandra

“Kenapa saya katakan demikian,melihat dari pemberitaan sebelumnya, bahwa korban ada hutang uang sebesar 5 lima juta rupiah dan selanjutnya di lipat gandakan oleh si Pelaku menjadi 45 juta,” beber Candra.

Kemudian sebagai alat penjamin korban, yang sayogianya hutan sudah di bayar sesuai dengan kesepakatan,tapi hak korban tidak kunjung di berikan pelaku,dari kejanggalan ini, sudah ada modus upaya menghilangkan barang hak orang lain.

Dengan demikian menurut Candra Guna, dapat juga si-Pelaku di kenakan pasal 372 KUHPidana yang berbunyi”Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,—.

Masih menurut Candra Guna,dia-red untuk meminta pihak Kepolisian atau Penegak Hukum dapat jeli, menentukan pasal yang akan di kenakan dengan si-Pelaku di duga Rentenir Lintah Darat.

“Agar masyarakat merasa benar-benar ada payung hukum, tempat masyarakat untuk mengadu dan berlindung, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di ruang lingkup kehidupan masyarakat,” tandasnya. (Shanti)