Diduga Fiktip Dana Perjalanan DPRD LU di Laporkan LSM KAMPUD.

75

Bandar Lampung,-Di situasi pamdemi Covid’19 kegiatan ekonomi mengalami penurunan,yang sangat drastis sehingga berpengaruh dengan hasil pendapatan masyarakat.Saptu,(11/9/2021)

“Dengan keadaan situasi sulit akibat dari dampak Covid’19,tidak menyurutkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Untuk merealisasikan sejumlah anggaran perjalanan dinas,di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara.”

Dinilai KAMPUD kurang efektif dalam kondisi saat ini, sehingga menjadi sorotan dari elemen masyarakat ,Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi.

Melalui keterangan,Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KAMPUD Seno Aji bahwa ,pihaknya telah melaporkan ,sejumlah dugaan Kolusi ,Korupsi dan Nepotisme (KKN).”

Terkait dengan realisasi dana anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Lampung Utara,dari alokasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Jenis kegiatan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 2.466.312.400, dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp.15.415.335.230,jumlah sekitar 17,Meliar lebih.

Laporan pengaduan di sampaikan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung , di lanjutkan ke Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara ,pada 3/9/2021,”ungkap Seno Aji,(11/9/2021).

Seno Aji,menjelaskan skema yang menjadi trend dalam dugaan KKN,di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara ,kegiatan kunjungan kerja dan studi banding.

Melalui skema dalam dokumen RKA dan DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara tercium ,aroma dugaan telah merugikan keuangan negara.

Dugaan tersebut bermuat dari tidak ada rincian maksud tujuan perjalanan dinas dan berapa jumlah personil ,yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Tidak juga mencantumkan perhitungan , yang memuat rincian komponen ,tarif perjalanan dinas berdasarkan tujuan perjalanan dinas.

Volume anggaran belanja perjalanan dinas yang di cantumkan pada RKA dan DPA, adalah volume perjalanan dinas untuk 1 Tahun.

Dalam kondisi komponen tersebut,tidak termuat kemana tujuan dan berapa jumlah personil ,sehingga di nilai realisasi dana anggaran perjalanan dinas , dari rencana sampai pada dengan realisasi, dapat mengarah kepada upaya praktik KKN,”beber Seno.

Terhadap mekanisme yang di terapkan menduga telah terjadi KKN,yaitu dengan memberikan uang perjalanan dinas 100%, dengan peserta ,sebelum perjalanan dinas di laksanakan dan diberikan secara tunai.”

Menyebabkan pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat menyampaikan surat laporan pertanggungjawaban,secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Selanjutnya disinyalir telah terjadi praktek Mark-up ,harga melebihi tarif dalam pembayaran uang,harian perjalanan dinas dalam dan luar daerah.”

Selain itu ada juga dugaan Mark up,harga untuk pembayaran uang representasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah”, ungkap Seno Aji.

Lebih jauh,Ketua Umum DPW KAMPUD juga menerangkan ,pihaknya juga menduga telah terjadi upaya KKN pembayaran pada perjalanan dinas sebesar Rp. 1.737.184. 182,00.

Dari 120 kegiatan perjalanan dinas dalam dan luar daerah,pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Utara,dengan nilai belanja sebesar Rp 7.389.694.534.00.

Menunjukan bahwa dari 41 kegiatan tidak dilaksanakan,dengan jumlah pelaksanaan perjalanan dinas ,sebanyak 434 orang dan disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.737.184.182,00,” jelas Seno.

Aktivis muda, mengatakan dari rangkaian sejumlah dugaan skem di permainkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran .Di duga telah ada unsur kerugian Negara diperkirakan sebesar Rp 2.370.051.732,00,”jelasnya.

Atas dasar tersebut,Lembaga KAMPUD telah mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada pengguna anggaran.

Namun tidak ada jawaban baik tertulis maupun secara lisan,untuk menjamin kepastian hukum.

Maka kami sampaikan laporan pengaduan ini ke pihak berwenang,untuk menangani dugaan KKN yang kami maksud ,dalam pemberitaan ini,”tandasnya.

Sampai berita ini di terbitkan Sekretariat DPDR Lampung Utara belum dapat di konfirmasi,” (Red).