LSM LP3K-RI Lampura Sambangi PT.Paramita Mulia Langgeng Permasalahan Lahan Register 46.

124

Lampung Utara,-Observasi Tim Lembaga Pendidikan Pemantauan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Lampung Utara.

Menyambangi kantor PT. (PML) Paramita Mulia Langgeng, tepatnya di Register 46 Way Hanakau Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, (28/8/2021).

Observasi dipimpin langsung oleh Ketua LP3K-RI Lampung Utara, M. Gunadi yang didampingi oleh Sekretaris harian Ana Yusnita,Ketua Harian Martono, Ketua Bidang Investigation Yandi dan beberapa anggota LP3K-RI bersama awak media.

Kedatangan LP3K-RI dan awak media,untuk mencari serta mendapatkan informasi yang akuntabel,terkait dengan permasalahan PT. PML selaku mitra kerja PT. Inhutani V Lampung dan masyarakat Lampung Utara selaku pemanfaatan hutan Register 46,mitra Inhutani,dengan maksud PULBAKET (Pengumpulan Bukti Keterangan).

Tim Observasi LP3K-RI Lampung Utara diterima langsung oleh Manejer PT. PML Ari Sriyono,diwakili Asti selaku Subag TU ADM PT. PML Bidang Operasional PT. Inhutani di Register (46).

Pada kesempatan pertemuan singkat dan tim LP3K-RI pada wawancara tatap muka dengan pihak PT. PML disampaikan Asti selaku perwakilan Manejer PT. PML.”

Masyarakat mengklaim merasa sudah sejak lama ada mitra dengan PT. Inhutani” Kok tiba-tiba PT.PML datang mengambil lahan yang sudah dimanfaatkan atau dikelola masyarakat, inilah titik permasalahan,” Katanya.

Kami pun PT. PML juga menpunyai hak nota kesepakatan dengan PT. Inhutani ,tapi PT.PML belum tau seperti apa Momerendum Of Understanding (MOU) yang telah di sepakati,kami di bawahan ini tidak ada arsip tentang ke sepakatan tersebut,” akuinya.

Asti” juga mengatakan permasalahan ini, tidak akan pernah akan selesai,apabila ketiga belah pihak,tidak dapat melakukan duduk bersama,untuk dapat menberikan klarafikasi kebenaran,terkait kemitraan masyarakat dalam hak kelola usaha dari PT. Inhutani.

Demikian juga PT.Inhutani pun harus ikut duduk bersama dan menjelaskan apa yang menjadi MOU PT.PML dan PT.Inhutani, agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik,tampa menimbulkan konflik,”ujarnya.

Asti menambahkan menurut pandangan dia -red ketika masyarakat luar daerah bisa masuk di Register 46 dan mengolah lahan berpuluh-puluh Hetare dari mana”?

“Kalau mereka masyakarat tidak bayar atau beli lahan tersebut dengan oknum , itulah yang dapat juga menjadi salah satu tugas dari kawan-kawan media dan LSM LP3K-RI untuk menpertanyakan dengan PT.Inhutani V Lampung,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama M. Gunadi mengatakan sangat setuju apa yang telah disampaikan Asti selaku perwakilan PT. PML . Untuk menyikapi permasalahan yang telah terjadi beberapa waktu lalu,” katanya.

Gunadi”Sangat berharap di permasalahan Register 46 dan 42 Polda Lampung dapat segera mengambil tongkat kemando, agar dapat menpertemukan ketiga belah pihak , termasuk juga LP3K-RI.Yang sudah banyak mengumpulkan bukti keterangan dari berbagai pihak,untuk menjadi bahan topik dalam permasalahan,” imbuhnya.

Termasuk juga permasalahan Register 42 Rebang yang kini menjadi sorotan LP3K-RI, mengenai penarikan uang kepada setiap pengelola lahan dengan nilai yang cukup fantastis sebesar Rp. 20,000,-(dua puluh juta rupiah) di dalam 13 hetare, di bagi menjadi 38 kelompok tani yang dikelola oleh Koperasi Kopinhuma PT. Inhutani.”

Bayangkan saja 38 Kelompok kali 20,-dua puluh juta, maka angka akan timbul per / tahun sebesar 760,-tuju ratus enam puluh juta rupiah, pertanyaan dilansir pada berita sebelumnya, yang sempat menjadi sorotan dan perbincangan.”

Tapi menurut dari beberapa sumber yang telah LP3K – RI kantongi , diduga telah masuk dalam peti es, alias dingin-dingin sajab ,” bebernya.

Maka dari dua hal persoalan PT.Inhutani di Register 42 dan 46 akan kita buka kembali, sampai pada akhirnya mendapatkan satu jawaban yang sama-sama memuaskan dari berbagai pihak,sebab dalam analisis LP3K – RI PT. PML dan masyarakat khususnya di Register 46 dapat dikatakan sama-sama diduga telah menjadi korban PT. Inhutani,” Tukasnya.(Gun)