Puluhan Masyarakat Sambangi Kantor PT Paramita Mulia Langeng Terkait Lahan Hutan Register 46.

98

Lampung Utara,-Puluhan masyarakat selaku pemanfaatan lahan hutan register 46 yang terletak di perbatasan diantara Kabupaten Waykanan dan Kabupaten Lampung Utara.

Menyambangi Kantor PT. Paramita Mulia Langgeng (PML) selaku mitra kerja dari PT. Inhutani. Tepatnya di Kecamatan Sungkai Utara , Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung , pada hari , Kamis, (19/8/2021).

Kehadiran puluhan masyarakat untuk mengklaim PT. Paramita Mulia Langgeng (PML) .Mengaku selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dibawah PT. Inhutani seluas 3.000 ,-( tiga ribu hektare).

“Yang patut diduga pihak PT.PLM telah melakukan diskriminasi atau perampasan lahan pemanfaatan masyarakat dari tangan petani secara paksa , di HKM register (46).

Atas dugaan dan dari peristiwa tersebut, puluhan warga masyarakat meminta PT. PML dapat bertanggungjawab dan untuk dapat mengembalikan lahan yang sudah di seket dan dipasang Pelang merek (HGU) oleh pihak PT.PML.

Kehadiran dari puluhan masyarakat atas uapaya dari petugas aparat keamanan Resort Polres Way Kanan ” ada 5 lima perwakilan tokoh masyarakat akhirnya dapat bertemu langsung dengan Manejer PT.PML bernama Ari Sarjono, untuk diajak berdialog dalam ruangan kantor PT. PML.

Pada kesempatan dialog dalam ruangan , disampaikan oleh salahsatunya selaku perwakilan tokoh masyarakat bernama Heru ,yang menpertanyakan kepada Manejer PT. PML untuk penjelasan atas alas Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh PT. PML.

Heru juga mengatakan,pernah tidak kalian pihak PT. PML untuk mengajak masyarakat petani bermusyawarah atau mengajak kami petani menunjukkan dimana tata letak dari tambal batas (HGU/ 3.000,- Hetare yang PT.PML Klaim selaku pemegangnya ,” jelas Heru.

Seharusnya PT. PML”sebelum mengambil langkah-langkah yang kiranya akan dapat menimbulkan persoalan sebaiknya pihak PT. PML .” Untuk dapat mengajak petani bermusyawarah dan petani diperdayakan dalam pengelolaan lahan Inhutani,jangan main usir-usir,seperti mengusir anjing,” geramnya.

Masih menurut Heru ” lahan pemanfaatan masyarakat notabenenya memang sudah sejak lama dikelola masyarakat atas pemanfaatan lahan kemasyarakatan di HKM register 46″ Petani juga sudah cukup banyak mengeluarkan biaya Operasional, jangan asal ambil,”timpalnya.

Heru menambahkan ” Kalaupun pihak PT.PML ingin main comot dan main rampas lahan dari kami petani, yang sudah sejak lama kami kelola,secara paksa dan hanya cukup begitu saja.” Tidak akan semudah itu dan tidak ada cerita akan lepas lahan yang kami kelola begitu-begitu saja ” Camkan itu ? ujar Heru , diamini oleh puluhan masyarakat lainnya.

Senada dikatakan Riduan Glr Pagar Alam, yang juga mewakili puluhan masyarakat petani.Untu meminta (PT. PML) dapat memperdayakan masyarakat petani, jangan diusir begitu saja.

“Karena kami selaku petani hanya untuk bertahan hidup dari hasil pertanian dan sekedar menumpang menanam di lahan Inhutani,itupun sudah sejak lama dan ada isi kesepakatan sebagaimana mestinya ,” katanya.

Berbicara hak, semua masyarakat ada hak, pada perinsipnya apapun kekayaan negara termasuk juga kekayaan hutang , agar dapat di memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat , baik itu hutan Adat , mupun itu hutan Ulayat , atau yang disebut dengan hutan kemasyarakatan (HKM).

Perlu Manejer PT. PML ketahui ini bukan lagi zaman penindasan untuk rakyat, tapi bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, saya sangat berharap pihak PT . PML agar dapat memperdayakan masyarakat selaku petani aagar tidak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan ,” tutup Riduan.

Pada kesempatan yang sama menurut Ari Sarjono selaku Menajer PT PML yang di dampingi pihak aparat keamanan Kepolisian Resort Polres Way Kanan, Jono Suharjono, yang mewakili Kapolres.

Ari” Mengatakan bahwa PT.PML tidak ada Hak Guna Usaha (HGU).Tapi PT.PML sudah menjalin kerjasama bersama PT. Inhutani sejak tahun 2010, adapun terkait hal yang menyangkut perizinan ada pada PT. Inhutani,” Katanya.

Ari juga mengatakan sipatnya kami pihak PT. PML hanya untuk pengoperasian dan Operasional saja, dan ini baru dapat terlaksana pada tahun ini, meskipun kesempatan sudah terjalin sejak tahun 2010 dengan PT. Inhutani ,” sambungnya.

Termasuk lahan yang saat ini yang pada rencananya akan dilakukan penanaman tebu dan penanaman indigo, yang memang sudah masuk dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) PT. PML dengan luas lahan untuk penanaman sekitar 200,- H ditambah 150,- H ,” imbuh Ari.

Adapun lahan yang kami kelola seusai RKT yang masuk dalam HGU 3000,-H mengambil lahan dari penebangan Ex Akasia dan Karet.

Selanjutnya Ari Manejer menegaskan kembali PT.PML sipatnya hanya pengelola Operasional untuk teknik lain baik perizinan (HGU) ada pada PT. Inhutami.

Menurut Ari ” Terkait adanya pemasangan pelan dan seket tanah atau pemasangan patok, itu karena menurut dari Inhutami bahwa tidak ada lagi kemitraan kerjasama dengan kelompok-kelompok tani dengan Inhutami dan tidak keluar dari apa yang sudah menjadi kesepakatan sesuai RKT PT. PML.

“Yang terhitung sejak dari tahun 2010 maka luas lahan Ex penebangan Akasia dan Ex penebangan karet seluas lahan sekitar 3000,-H akan dikelola oleh PT. PML ,” tutup Ari.

Ditempat yang sama menurut Kapolres Way Kanan, diwakili oleh Jono Suharjono menanggapi dan meminta masyarakat dengan PT PML dan PT Inhutani.Agar segera dapat menemukan satu titik penyelesaian dengan harapan waktu yang tetapkan.

Kalaupun sudah ada kesepakatan cukup saja perwakilan masyarakat tidak perlu ramai,mengingat kondisi dan situasi penyebaran Covid-19 masih semakin meningka t.

Harapan dari saya mewakili Kapolres” tetap aman kondusif jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan kericuhan apa lagi sampai anarkis,demi untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat ,” singkatnya.

Terpisah sebagai petani yang mengelola lahan kemasyarakatan di register 46 yang ketahui sebagai pemegang HGU adalah PT. Inhutami.”Mengatakan dengan media ini Indentitasnya,yang belum ingin untuk disebutkan mengatakan, kalau masalah ini tidak ada keputusan.”

Maka dari beberapa alat bukti yang kami meliki nantinya , akan kami berikan dengan kawan media, biar publik lebih tau, buruknya dalam tubuh PT. PML dan PT. Inhutami, tunggu aja ,” ancam dia.

Saat dipertanyakan bukti apa”? dengan sumber, nanti kawan media akan mengtahui sendiri , bila tidak ada etika baik dari PT.PML dan PT. Inhutani mereka dengan kami masyarakat selaku pemanfaatan lahan kemasyarakatan,” putusnya.

Kesimpulan dari hasil pada pertemuan perwakilan masyarakat dengan PT. PML, dalam waktu dekat akan ada keputusan sekira pada bulan September mendatang,” (Shanti).