DPRD Lampura Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembahasan Kebijakan Umum Plafon Anggaran 2022

61

Lampung Utara – Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara, gelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)  APBD  dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022, Senin (9/8/2021)

 

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keterangan Bupati Lampung Utara ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Utara Romli, A.Md dan dihadiri oleh 23 anggota dewan dari 45 anggota.  Dalam rapat ini juga Bupati Lampung Utara H.Budi Utomo, S.E.,M.M diwakili oleh Sekertaris Daerah Drs.H.Lekok,M.M.

 

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian Keterangan Bupati yang dibacakan oleh Sekda Kabupaten Lampung Utara. Dalam penyampaiannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta didasarkan pula pada realisasi anggaran tahun 2020 dan beberapa asumsi yang dapat dijadikan rujukan, maka sebagai tindak lanjut dari ketentuan dan asumsi tersebut, disusunlah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. 

Beliau melanjutkan, KUA-PPAS merupakan landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana dalam dokumen KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam dokumen PPAS, memuat rancangan program prioritas dan batas maksimal anggaran, yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). Dalam akhir sambutannya Sekda yang mewakili Bupati Lampung Utara berharap kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan pembahasan dengan efektif mengenai Rancangan KUA-PPAS 2022 sehingga nanti dalam penyusunan APBD 2022 juga dapat efektif.

 

 

 “Sehingga juga baik tentang tanggapan, koreksi serta masukan yang bersifat konsumtif dapat ditanggapi dan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar ,” jelasnya.

 

 

Hal tersebut agar PPAS APBD tahun anggaran 2022 dapat segera disepakati bersama yang akan dirancang dalam bentuk nota kesepakatan, dan segala sesuatu dapat dilakukan dan dijalankan sesuai dengan praturan juga prosedur yang berlaku.

 

Selanjutnya dalam rapat ini juga dilakukan penyerahan secara resmi bahan –bahan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2022 oleh Ketua DPRD Romli, A.Md kepada Sekertaris Daerah Drs.H.Lekok, M.M, serta segala bentuk pembahasan diserahkan kepada panitia anggaran.  (Shanti)