Terkait izin Sandar Tongkang yang dipakai PT.BTI, Diduga Rugikan Negara

21

Tulangbawang-Kapal tongkang milik PT Pasifik diduga tidak memiliki izin sandar dikarenakan tak memiliki izin terminal khusus (tersus), yang mana,kapal tersebut dipesan oleh PT.Bona Tunas Indo untuk mengangkut pasir melalui perairan yang berada diwilayah way dente Kabupaten Tulangbawang. Kamis (14/1/2021).

Ketika ditemui, perwakilan PT Pasifik Hanafi membenarkan bahwa kapal tersebut dipesan oleh PT Bona Tunas Indo, yang mana target beroperasi selama dua hari tetapi ini sudah masuk ke-10 hari beroperasi.

“Kapal ini hitungan too moride dalam sehari sebesar Rp.15 juta,namun jika dalam kurun waktu tiga hari tidak selesai maka terkena denda perhari Rp. 15 juta,”ungkapnya saat ditemui di lokasi tongkang bersandar beberapa waktu lalu.

Sementara untuk pembinaan kapal sandar berada di Syah Bandar bila kapal itu berada di atas GT7. Dan Mengenai izin sandar itu adalah Kementerian Perhubungan pusat yang di atur dalam peraturan menteri perhubungan nomor 20 tahun 2017 tentang terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Disisi lain Badan Pendapat Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulangbawang saat ditanyai tentang sandar kapal retribusi PAD ke daerah.

Pihak Bapenda melalui Kabid penetapan dan penagihan Megan Jaran Damiri saat dikonfimasi mengenai hal pajak mengatakan,bahwa saat ini atas nama PT Bona Tunas Indo hanya membayar pajak hasil produksi usaha saja, sementara mengenai sandar kapal dirinya tidak tahu.

Ketika dipertanyakan masalah tersus tentang sandar tongkang tersebut pihak Bapenda Tuba melemparkan permasalahan itu ke Dinas Perhubungan Tulangbawang sebagai dinas terkait.

“Terkait tersus sandar tongkang tersebut bukan kewenangan saya, kalo masalah ia memiliki dermaga sendiri atau tidak itu bukan kepada wewenang kami, yang dilaporkan kepada kami hanya hasil produksinya saja karena itulah yang dikenakan pajak,”terangnya.

“Secara administrasi izin usaha mereka lengkap dan sudah kami terima. Masalah sandar itu diluar izin usaha melainkan iup izin usaha pertambangan,”tambahnya. (Tim/cn)