Surat LSM Lipan Terkait Distribusi Tak Ada Jawaban Dari Sub Drive Bulog,Suwardi : Itu Harus Diketahui Publik

46

Lampung Utara,- Tidak kunjung mendapatkan jawaban terkait pendistribusian beras sub drive bulog selama pandemi covid-19, LSM DPD LIPAN Lampung Utara akan melaporkan hal tersebut kepada Komisi Informasi Publik di Provinsi Lampung.

Menurut Mintaria Gunadi, Ketua DPD LIPAN Lampung Utara, melalui Tim Investigasi DPD-LIPAN Lampung Utara ia telah menyampaikan surat permohonan Keterbukaan Informasi Publik kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Drive Bulog Lampung Utara.

Mengenai beberapa hal yang di nilai wajib untuk di informasikan dan di ketahui oleh Publik beberapa regulasi yang jelas serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, jelasnya (30/10/2020).

“Adapun isi surat yang kami sampaikan kepada Sub Drive Bulog Lampung Utara, kami ingin mengetahui seberapa banyak Pesanan Order (PO) selama Pademi Covid19 dan Pendistribusian Beras Medium dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai BPNT untuk Keluarga Penerima Manfaat KPM selaku penerima Bantuan Program di maksud,” ujarnya.

Mengingat Bulog adalah Manajer Tunggal selaku penyedia pangan khususnya bidang untuk kesediaan pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai BPNT untuk sekitar enam puluh ribu KPM selaku penerima bantuan Sosial Republik Indonesia di daerah Lampung Utara.

“Namun dari apa yang kami sampaikan dalam surat permohonan Keterbukaan Informasi Publik,belum ada penjelasan sebagaimana ketentuan mekanisme surat yang wajib mereka balas secara tertulis dan menyertakan alasannya,kepada kami selaku pemohon LSM-DPD-LIPAN Lampung Utara,” terang gunadi.

Lanjutnya, ada hal yang paling utama kami ketahui terkait dengan Regulasi dan Standar Oprasional Prosedur yang di atur dalam Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan aturan hukum mengenai beban rekanan yang di wajibkan untuk menyisihkan Fee di minta oleh Oknum Satgas Pengadaan Bulog Lampung Utara, di antaranya Fee uang 25 rupiah untuk biaya materai, 50 rupiah untuk biaya karung,100 rupiah untuk biaya colog dan biaya-biaya lainnya dengan subtotal keseluruhan Rp.200, rupiah/Kg yang wajib di keluarkan oleh Rekanan Sub Drive Bulog Lampung Utara.

Hal senada di sampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammad Diyah Kotabumi Suwardi.SH.,MH.,CM selaku Akademisi, terkait dengan surat permohonan Informasi Publik yang disampaikan LSM-DPD-LIPAN Lampung Utara hal itu merupakan bentuk peran serta masyarakat hal ini wajib untuk di ketahui oleh Publik secara meluas dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan UU RI Nomor 14 Tahun 2008, Ungkap Suwardi.

Adapun bentuk Informasi tentunya diharapkan, untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya,demi terwujudnya kebutuhan informasi yang di perlukan untuk menjamin kepastian hukum,sejalan dengan perkembangan waktu.

Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta terciptanya Badan Usaha Melik Negara BUMN atau Badan Publik dan pemerintah yang baik (good governance).

Mengenai dugaan Fee yang di wajibkan oleh Sub Drive Bulog Lampung Utara kepada rekanan pengadaan brsas,bila tidak mempunyai Regulasi yang jelas dan tidak mempunyai Standar Oprasional Prosedur yang di atur oleh Undang-Undang maka dapat di duga sebuah perbuatan yang melanggar aturan hukum,dapat disebut sebuah perbuatan Tindak Pidana atau Pungutan Liar (PUNGLI),” kata Suwardi.

Bila apa yang di katakan oleh LSM-DPD-LIPAN Lampung Utara itu bernar adanya dugaan Fee untuk post-post yang di tentukan oleh Oknum Sub Drive Bulog Lampung Utara di maksud, secara tidak langsung sudah membuka celah Aparat Penegak Hukum APH untuk menyelidiki dan mengusut sampai tuntas dari apa yang di sampaikan oleh media ini,” pungkasnya.(*)