LSM GMBI Lampura Mengelar Aksi Penolakan RUU HIP di DPRD.

36

LAMPUNG UTARA – Untuk menyampaikan apresiasikan suara rakyat. Ada nya rancangan RUU HIP. Lsm Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Lampung utara mengelar aksi penolakan di halaman Kantor Dprd Lampura. Selasa (30/06/20).

Dalam aksi tersebut, terlihat hadir Ketua Lsm Gmbi Wiltrer Lampung. Dan di sambut baik oleh. Ketua Dprd Lampung Utara,Wakil Ketua 2 Dprd, Anggota Dprd Lampung Utara. Tni/Polri,Polpp Lampung Utara.

Ali Mukhtamar Hamas. Ketua Lsm Gmbi Wilter Lampung, mengatakan, dengan adanya rancangan RUU HIP. Lsm Gmbi menolak dengan keras. Dalam hal ini Pancasila sudah matang dan tidak bisa untuk di rubah dalam bentuk apapun.

” Baik DPR RI sendiri juga tidak bisa untuk merubah Haluan Idiologi Pancasila. Apa bila DPR RI mengesahkan, maka akan berhadapan dengan kami,” Ucapnya.

Lanjutnya. Berdasar kan idiologi Pancasila UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila tidak dapat untuk di rubah dan karna itu adalah pemersatu bangsa Republik Indonesia.

” Sesuai dengan instruksi ketua umum kita mempunyai plakat bela Negara,bahwasan nya pancasila harus di pertahankan. Tidak boleh di otak – atik. Maka seluruh LSM GMBI se Indonesia, bergerak di semua Provinsi. Dan kami akan melakukan pergerakan di DPR RI intruksi ketua umum,”Jelasnya.

Imausyah, Bendahara Lsm Gmbi Distrik Lampura mengatakan, Menyikpai rancangan terkait RUU HIP. Yang sudah mutlak ada di Pancasila, maka tidak pantas ketika idiologi pancasila di rubah atau di ubah kembali. Berdasarkan. Pancasila adalah landasan menjadi dasar. Menjadi segala rujukan hukum yang ada di indonesia. Pancasila itu adalah yang paling tinggi nilai – nilai yang berada di indonesia.

” Rancangan UU Hip adalah menyesatkan masyatakat indonesia, ” Tegasnya.

Romli, Ketua Dprd Lampung Utara, mengatakan, dengan adanya orasi ini dan telah di lakukannya. Audiensi penolakan rencana RUU HIP. dengan berjalan lancar.

” Saya juga telah membuat surat pernyataan bahwa, Ketua Dprd Lampung Utara Menolak rencana Undang – Undang HIP, supaya tidak di tindak lanjuti sebagai Undang – Undang,” Tegasnya.(Ongky/And)